KOMPAS. com - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. Doli. Misalnya, di wilayah Papua ada usulan pemekaran wilayah adat Tabi-Sereri, atau Lapago-Meepago. 2. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Saya jadi teringat sebuah kajian yang diterbitkan oleh Kemitraan/Pokja Papua (2003) yang menyoroti pemekaran wilayah Provinsi Papua melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Kata kunci: pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, infrastruktur, tenaga kerja. Kesiapan Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusiaFenomena pemekaran daerah belakangan ini sangat massive dilakukan, usulan pemekaran daerah yang baru saja disampaikan pada 31 Oktober 2012 oleh Bupati Jember agar wilayah Jawa Timur dipecah menjadi dua provinsi, yakni Jawa Timur bagian barat dan Jawa Timur bagian timur. Melalui keterangan tertulis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan usulan tiga Calon Daerah. George merujuk pada sejumlah konflik yang terjadi di Papua, di antaranya konflik bersenjata di Nduga hingga aksi-aksi menentang rasialisme yang. Bagaimanakah prosedur pemekaran daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisnis. 51. DAFTAR PUSTAKA Pemekaran Wilayah merupakan suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan penyamarataan pelayanan di daerah yang sulit terjangkau. 2. PEMEKARAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN YANG TERJADI DI KALIMANTAN UTARA Muhammad Akbar Hartanto (193501516041) Abstrak Pada PP 78/2007 diatur bahwa Propinsi yang akan dimekarkan harus sudah berusia minimal 10 tahun, sedangkan Kabupaten/Kota harus sudah berusia minimal 7 tahun. 2. justru penyempitan wilayah. Undang-Undang soal pemekaran wilayah ini sudah di atur d alam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut asas otonomi daerah. 13. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," ungkap Ari pada Kompas. Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Dampak dan Pelayanan Publik. Rencana pemekaran di sana diawali dengan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua –kini menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021--, revisi tersebut tidak berkonsultasi dengan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Dewan. Dengan kata lain, masih terlalu suram. Dalam UU Otsus Papua tersebut ditegaskan bahwa pemekaran wilayah di Papua hanya bisa dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau lembaga Negara yang diberikan amanat otonomi khusus. Wilayah RT Kandong 2. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan,Gegap gempita pemekaran menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Papua. Justru tidak efektif buat Indonesia. Terutama untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa yang mungkin timbul mengenai kesalahan objek. Meski persyaratan Daerah Otoritas Baru (DOB) pemekaran Kabuptan Bogor, menjadi Kabupaten Bogor Timur dan Bogor Barat telah memenuhi syarat, tapi masih terhalang dengan adanya moratorium pemekaran wilayah. Keywords: Pemekaran, Pemerintah Daerah, dan Pelayanan Berkembangnya wacana pemekaran. JATIM. See Full PDFDownload PDF. Dengan dilakukannya pemekaran wilayah, pemerintah pusat memeberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai. id - 29 April 2021. 2. Gambar Proses Pengusulan Pemekaran Wilayah di Tingkat Daerah Sedangkan prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk meloloskan usulan proposal pembentukan daerah otonom baru secara teknokratis dapat digambarkan sebagai berikut : 2. Disamping terjadinya politisasi oleh elite lokal dan belum dapat . PENDAHULUAN Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Oleh : Atep Afia Hidayat - Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki beberapa nilai strategi. Terlalu jauh untuk diprediksikan kapannya,” ucap Bupati Banyumas itu. Aksi unjuk rasa penolakan pemekaran wilayah Papua oleh masyarakat di Distrik Deikai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (15/3/2022). Pihaknya sendiri bahkan telah mempersiapkan kajian yang melibatkan sejumlah akademisi. 2. CO. Pengertian, Sebab-sebab dan Tujuan Diatas telah diuraikan mengenai otonomi daerah. PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA Imamudin Yuliadi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, Telepon:+62-274-387656 E -mail: [email protected] pemekaran terjadi, George mengkhawatirkan konflik ekonomi yang akan terjadi karena ia sangsi masyarakat asli Papua akan menikmati manfaat langsung dari pemekaran itu. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan. 043 perdesaan yang beralih menjadi desa perkotaan serta terdapat desa perkotaan baru lain yang sebagian terbentuk umumnya karena adanya pemekaran wilayah. PERKEMBANGAN PEMEKARAN WILAYAH PASCA REFORMASI (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HUKUM ) TESIS Oleh : ANITA SIT1 HAJAR Nomor Mhas : 09912442 BKU : HTN Program Studi : Ilrnu Hukum Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke DewanDi samping yang menolak, ada pula yang setuju. 1602. 962 km2, lebih luas dari Provinsi Bengkulu yang hanya 19. JAKARTA, KOMPAS. Luas wilayah 57 956,00 Km2 dengan jumlah pulau 363. Tentunya bagi Indonesia yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 Republik Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat. Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024. 3. Unit analisisnya adalah kecamatan yang termasuk dalam wilayah kajian pemekaran Kabupaten Cianjur, yakni meliputi kecamatan-kecamatan calon Kota Cipanas yang terdiri dari: 1. Karena itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mengawal kebijakan ini kendati desakan untuk memekarkan wilayah terus berdatangan baik melalui pemerintah. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana dana add 1 Milyar setiap desa), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga. Sebab pemekaran wilayah yang disetujui harus dilakukan secara selektif, salah satu wilayah yang sudah pantas disetujui pemekarannya di Kabupaten Bogor khusus Kabupaten Bogor Timur. Akan tetapi, peningkatan jumlah ini kerap tidak. Tata cara pengkodean wilayah kerja statistik yang mengalami perubahan. (3) Dalam hal terjadi pemekaran daerah kabupaten/kota, kode wilayah daerah kabupaten/kota induk tidak berubah, kode wilayah daerah kabupaten/kota pemekaran ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah daerah kabupaten/kota urutan terakhir. Pasalnya, ada sejumlah kendala yang kini mesti dihadapi. “RUU yang mengatur pemekaran 3 wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua,” ujarnya. 1. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sejarah pemekaran wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara , Kabupaten Lombok Barat bagian utara yaitu Kecamatan Pemenang , Tanjung , Gangga , Kayangan , dan Kecamatan Bayan adalah wilayah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang kemudian menjadi wilayah. Menurut saya Jawa Timur ini masyarakatnya sudah damai, aman dan amat sangat makmur sekali, justru kita harus bersyukur dengan Tidak adanya pemekaran di Jawa Timur justru ini membuktikan bahwa Pemerintah bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Syarat Administratif a. Pemekaran kabupaten kedua adalah pada tahun 2008, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Jayawijaya dan sebagian wilayah kabupaten pemekaran pertama. Jadi, dampak pemekaran yang telah terjadi masih belum menjadi acuan yang jelas atas Urgensi pemekaran memang untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan mendirikan daerah-daerah kekuasaan baru. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai berkunjung di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/4/2021). Satu hal yang tidak. ”Tiga RUU Pemekaran Wilayah Provinsi Papua itu didasari pada UU No 2/2021 yang materinya kami anggap cacat substansial dan sedang kami uji di MK. W. -1964: Provinsi Lampung lahir dari pemekaran Sumatera Selatan. Rumusan Masalah Berdasarkan judul penelitian tersebut maka akan diidentifikasi permasalahan seperti sebagai berikut : 1. Rabu, 4 Juni 2008 17:50 WIB. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan. , Cit, hlm. Pemekaran Kabupaten dan kota. Secara umum skripsi ini mengingatkan kepada penulis khususnya, dan kepada insan akademisi dan segenap masyarakat pada umumnya, bahwa pemekaran wilayah adalah sesuatu yang memiliki. Meski gubernur Sulteng merespons terbentuknya otonomi daerah di kawasan timur. . Kecamatan Cipanas. Dalam Raperda RTRW yang akan disahkan nanti tidak dibahas wilayah yang akan dimekarkan. . Pemekaran kelurahan adalah pemberian status atau pemecahan wilayah kelurahan lebih dari satu dengan membentuk kelurahan baru BAB II PEMEKARAN Pasal 2 (1) Kelurahan yang dimekarkan dalam wilayah Kota SamarindaTiga UU tentang Pemekaran Wilayah Papua Resmi Diundangkan. "Isu soal pemekaran wilayah yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. mengatakan bahwa kinerja ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan sesudah pemekaran wilayah (Lalaun & Siahaya, 2016; H. Terdapat penambahan 4 provinsi, penambahan 29 kecamatan (pemekaran dari kecamatan sebelumnya), 284 desa/kelurahan beralih ke kecamatan yang baru, penambahan 10. Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. id - 29 April 2021. Jangan sampai pemekaran wilayah yang kebablasan menyebabkan negeri ini semakin terpecah-pecah dengan dalih desentralisasi, sehingga kita mudah untuk dijadikan boneka oleh asing. ”Kami akan mengundang Mendagri Tito Karnavian untuk. ‡Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan ’DHUDK·. Berita Pemekaran Wilayah - Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, sejauh ini Kabupaten Bekasi Utara menjadi opsi daerah otonomi. 1. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam acara Forum Kepala Daerah Se-Tanah Tabi dan Saireri serta Tim Pemekaran DOB di Provinsi Papua di Jakarta, 22 Februari, Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili Papua Dorince Mehue mengatakan "Papua mesti dimekarkan untuk mencapai keadilan sehingga tidak hanya. Indonesian to English translations [PRO] Social Sciences - Government / Politics. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus Sudarjanto Sumito saat ditemui di Desa Karangsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Sabtu 15 Januari 2022. Tokoh pemuda Papua, George Saa, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian hanya akan memperpanjang konflik yang tengah terjadi di Papua. Wilayah Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, serta kemampuan dalam bidang pertahanan keamanan. UU tersebut dengan semangat otonomi. Pengesahan undang-undang terkait pemekaran ini dilakukan oleh DPR-RI dalam rapat paripurna pada 17 November 2022. Bagikan. Provinsi Papua, daerah yang berada paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki luas wilayah. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Temui Jokowi, Perwakilan Masyarakat Papua Klaim Pemekaran Wilayah Aspirasi Warga. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah. Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan tetap menjaga moratorium pemekaran daerah kecuali di Papua. Tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam seluruh aspek. Rencana. 11 Dampak pemekaran wilayah dapat dilihat dari keadaan masyarakat serta pemerintah baik pemerintah daerah baru maupun pemerintah pusat, salah satunya adalah perluasan pelayanan pemerintah, dampak lainnya baik positif maupun negatif akan dibahas lebih lanjut dalam artikel berikut ini. Moratorium Pemekaran Daerah Dikawal. Selain ongkos pengadaan dan pembiayaan pegawai, biaya lain yang juga menjadi beban jika tidak disiasati dengan baik adalah. Pemekaran Wilayah Tak Selesaikan Masalah Pemekaran wilayah bukanlah jawaban dari semua persoalan yang menumpuk di Papua. Sayangnya, keinginan pemekaran wilayah belum bisa terlaksana, meski bupati telah berganti sebanyak lima kali sejak kajian mulai digarap pada 2008 lalu. Dengan karakteristik kota kepulauan. Sebelumnya, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran. Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat propinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Ditetapkannya UU No. Pemekaran tiga wilayah Papua tersebut jumlah provinsi di Indonesia bertambah yang sebelumnya 34 menjadi 37. Pemekaran wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang diinisiasi sejak 22 tahun lalu sampai saat ini memang terwujud, meski gagasan pemekaran. Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitupula dengan pemekaran di level kecamatan sepertiKOMPAS. relevan seperti hasil studi pemekaran wilayah Kabupaten Kutai yang memuat pengalaman empiris studi pemekaran wilayah tersebut. Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil. Wilayah RT Kandong 2. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa legislasi pemekaran wilayah Papua dapat mengakselerasi perkembangannya. Pengkajian kemungkinan pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau. pemekaran yang akan diajukan dalam Provinsi Jawa Barat sendiri dan keterbatasan kuota yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka perlu pula untuk melihat perbandingan yang ada antara kesiapan dua calon daerah pemekaran tersebut. Tulis Kompasiana, " Pemekaran wilayah adalah sebuah keniscayaan pembangunan karena dapat membantu masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah". 1. Seiring dengan pemekaran wilayah dengan terbentuknya pemerintah Kota Tangerang tanggal 28. 23 Tahun 2014. Dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan dalam pemekaran daerah Kota Sukabumi, baik dalam arti pembentukan dan pemekaran , penghapusan ataupun pembangunan suatu. 64 Jurnal Ecosains, Volume 1, Nomor 1, Mei 2012, Hal 61-76 TINJAUAN LITERATUR Ukuran Pemerintahan Daerah Perdebatan mengenai bagaimana ukuran yang ideal bagi pemerintahan daerah dan kriterianya berujung pada permasalahan bagaimana. Pengertian pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. “Pemekaran berpotensi berfungsi sebagai teknologi kekerasan karena dikhawatirkan akan terjadi remiliterisasi (melalui) kodam-kodam baru, pembentukan lembaga-lembaga keamanan baru, dan lain-lain,” ujar. Dahulu, wilayah Banten adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pemekaran wilayah ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui konektivitas wilayah dan penataan daerah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD melakukan pertemuan dengan Uskup dan Pastor Gereja. TEMPO. Ini justru bisa menambah kompleksitas permasalahan di Papua apabila dilakukan secara cepat tanpa kajian dan partisipasi masyarakat yang. id - Pemerintah resmi mengesahkan pemekaran provinsi ke-4 Papua yaitu Provinsi Papua Barat Daya. com, Surabaya - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi beredanya kabar pemekaran wilayah atau daerah otonom baru (DOB) di Jawa Timur yakni harus melalui prosedur serta kajian matang. com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Jangan sampai pemekaran wilayah ini justru menjadi celah untuk korupsi, ya. Adanya pemekaran wilayah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk serta adanya lapangan pekerjaan yang baru di diwilayah setempat karena dengan dikembangkannya wilayah yang baru maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum tergali dan bahkan tidak dikelola sama sekali pada wilayah tersebut. Pemekaran wilayah ini memberi batasan pengawasan sehingga pemerintah bisa mengontrol daerah lebih sempit sehingga lebih terfokus. Pemekaran Wilayah Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan. 5/ 2000, UU No. Namun, pemekaran wilayah sebenarnya sudah lama dilakukan sebelum era reformasi seperti yang terjadi di. In pengalaman beralih dari DKI ke Banten. . Bupati Kabupaten Dogiyai PROPOSAL PENYUSULAN PEMEKARAN DESA BARU KUPII DEGEUWO,TAHUN 2017/218 A. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. 000 jiwa dan setelah pemekaran menjadi Kota Bireun, Kota Lhoksemawe dan Kabupaten Aceh Utara penduduknya tinggal 420. 1. Papua Barat Daya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Kebijakan Pemekaran yang diberlakukan menurut UU No. Awalnya nama. PENDAHULUAN. Kota Tual awalnya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan adanya isu pemekaran wilayah yang berkembang akhir-akhir ini, mendorong Kota Tual untuk memekarkan diri pada tahun 2007 menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Maluku. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Jurnal Penelitian Politik, 7(1), 42-43. 11 Hasyim, dkk, Analisis Konflik PerebutanLatifah juga melihat bahwa pemekaran wilayah ini memiliki motif politik. Kecamatan Pacet. Penolakan terhadap rencana pemekaran muncul karena masyarakat Papua merasa aspirasi mereka dikesampingkan. Perkembangan pemekaran wilayah dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir ini cukup banyak mendapat respon masyarakat. Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tertera atas I NYOMAN SARA, memang benar sekarang letaknya termasuk di wilayah KELURAHAN. Rapat Paripurna memohon. Rumusan Masalah Berdasarakan atas latar belakang tersebut di atas dirumuskan suatu permasalahan adalah bagaimana proses pemekaran wilayah oleh suatu daerah otonom atau masyarakat yang menghendaki membentuk. "Perubahan wilayah administrasi, baik kecamatan dan kelurahan," kata Walikota, Rabu (30/12/2020). 3 J. Dari aksi demo oleh berbagai kelompok masyarakat di Jakarta dan Papua hingga penolakan lewat permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. SYARAT PEMEKARAN WILAYAH SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SESUAI PP NOMOR 78 TAHUN 2007 1. Itu keputusannya,” kata Ketua Komisi 1I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman, Jumat, 16 April 2021. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Pemekaran wilayah selalu menjadi topik hangat, karena selain faktor politik ada faktor bsgi-bagi kekuasaan. Menurutnya, kajian baru untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi bakal berpotensi merubah kajian lama. Baca juga: Mengenal Nama Adat dan Profil Wilayah 3 Provinsi Baru Pemekaran Papua. Disisi lain, menurut Syafrizal (2008), ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain : 1. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan pengertian tersebut, pemekaran wilayah berarti juga pemberian tanggung jawab pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya masing-masing daerah akan berkembang dalam suatu ikatan negara dan laju pembangunan pada semua wilayah akan semakin seimbang dan serasi (Santoso, 2001:. Tiga. Dengan perkembangan yang diakselerasi, masyarakat-masyarakat Papua dapat menikmati hidup sejahtera dengan lebih cepat. 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur.